Blog Announcement
Gadget and Stuff - Gadget review and opinion
Destination Asia - Travel review
I hope you enjoy the new format...
Saturday, February 28, 2009
Himbauan Kepada Para Pengendara Motor (Bag 2 - Habis)
Himbauan kepada Para Pengendara Motor (Bag 1)
Saturday, May 3, 2008
Ketika Harga Premium Rp 6000/liter
Om Prap,
Sekitar sepuluh tahun yang lalu, harga bensin di Australia masih sekitar 70 sen/liter, berarti sekarang sudah hampir menjadi 2x nya. Menurut saya, dengan melepas harga bensin sesuai harga pasar sepertinya tanpa perlu pembatasan BBM, konsumen akan otomatis membatasi penggunaannya. Dengan demikian secara tak langsung pula akan mendorong kita untuk lebih bijak menggunakan kendaraan.
Kalau di UK, menurut saya sedikit lain ceritanya, akhir April lalu para pekerja di sebuah kilang minyak terbesar di Scotland ramai-ramai melakukan aksi mogok kerja menuntut perbaikan tunjangan pensiun sehingga BP (Beyond Petroleum) terpaksa menghentikan 1/3 pasokan bensin ke dalam negeri UK, akibatnya terjadi aksi borong oleh pengguna kendaraan mirip dengan kondisi di Indonesia 2 tahun yl ketika tiba-tiba Premium hilang dipasaran.
Akibat ini pula harga rata2 dari berbagai jenis bensin di sana yang sekarang sekitar Rp 20rb/liter ditakutkan akan melonjak sampai ke 27rb/liter di mana hal ini membuat anggaran belanja bensin mencapai 1/3 dari rata2 pendapatan bersih per orang per tahun! Bayangkan kalau 1/3 dari gaji kita perbulan habis hanya untuk membeli bensin! Kemudian mengenai rencana pembatasan BBM di UK nanti coba saya tanyakan kepada rekan sejawat yang sedang ada penempatan dinas di sana.
Mengenai rencana kenaikan premium di Indonesia menjadi Rp 6000/liter memang terasa pahit, namun dengan harga minyak yang mencapai 115 US/barel, estimasi saya harga asli Premium ialah Rp 8000/liter. Informasi yang saya dapat dari Pertamina, saat ini penjualan Premium di Indonesia mencapai 103 juta barrel pertahun, jika saat ini Premium masih dijual Rp 4500/liter, berarti subsidi pemerintah akan menjadi Rp 4000/liter atau setara 65.5 triliun Rupiah pertahun, di luar subsidi untuk Solar dan Minyak Tanah, ini berarti hampir 30% dari APBN.
Bandingkan dengan anggaran pendidikan dalam APBN 2008 yang hanya 42.3 triliun rupiah, dengan itu pun sekarang biaya masuk universitas negeri sudah juta-jutaan rupiah, nggak heran kalau hanya kurang dari 2% penduduk Indonesia yang lulus Sarjana. Bandingkan pula dengan anggaran kesehatan bagi rakyat miskin (Askeskin) yang hanya Rp 2.2 triliun... OMG.
Welcome to the Inconvenient Truth....
Salam,
55.taruners.or.id
Saturday, April 26, 2008
Ada F4 di Taruna Owners...
Berikut ini mengutip tulisan rekan Suer (TO17) di milis Taruna Owners
Milis (mailing list) melalui internet telah mewabah diawal tahun 2000-an yang melahirkan berbagai komunitas formal dan informal. Ada yang berhubungan dengan sekolah, bisnis, advokasi, bahkan hobi di bidang otomotif. Salah satu milis otomotif yang eksis adalah milis TarunaOwners (TO) yang dibentuk tanggal 23 Oktober 2001.
Suer- ID 17
Friday, April 18, 2008
Subsidi BBM & Harga Minyak Mentah
Memang kalau dibandingkan dengan negara2 utama OPEC, harga bensin bersubsidi di Indonesia masih lebih mahal, misalnya di UAE bensin dijual US 1.73/gal atau Rp 4325/liter, di Qatar US 1.14/gal atau Rp 2850/liter dan di Arab Saudi US 1.27/gal atau Rp 3175/liter.
Masalahnya ialah, perekonomian Indonesia tidaklah sesolid dan sekuat negara OPEC lainnya (well except Iraq perhaps). Silakan simak buku "Confessions of an Economic Hit Man" -nya John Perkins, anda akan tahu bagaimana pondasi ekonomi Indonesia selama Orde Baru dibangun atas hutang2 luar negeri dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang sangat dilebih-lebihkan melampaui batas kemampuan negeri ini untuk melunasinya, belum termasuk faktor-faktor korupsi dan penyelewengan dana lainnya.
Saya termasuk orang yang pragmatis, mungkin terkesan kurang idealis, tapi dengan kondisi seperti ini, di mana Pemerintah mensubsidi hampir 50% dari harga bensin, sama saja dengan meninabobokan masyarakat, menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dengan dahysat
Saturday, April 5, 2008
Smart Card dan Pembatasan BBM
Akibat terus melambungnya harga minyak mentah (Crude Oil) dari kisaran 70 US/barrel pada April tahun lalu hingga menembus 100 US/barrel April ini membuat Pemerintah harus menghitung ulang subsidi BBM yang harus dikeluarkan.
Pada prinsipnya saya setuju dengan pembatasan BBM (baca: Premium) dan perlunya upaya-upaya penyelamatan agar subsidi BBM tidak kian membengkak. Namun saya tidak setuju jika mekanisme pembatasan dilakukan dengan menggunakan smart card karena solusi ini terlalu kompleks (baca: hi tech) dan bahkan bisa jadi akan menelan biaya yang lebih mahal dari penghematan yang diharapkan.
Kalau saya analogikan, pemberian smart card untuk pembatasan BBM serupa dengan menganggarkan Rp 22juta untuk laptop para anggota DPR. Bukannya saya ngiri sama Tukul, tapi Rp 22juta untuk sebuah laptop adalah keterlaluan, kalau memang para anggota DPR itu butuh laptop, ya mbok dibelikan saja yang pantas, seharusnya merk dalam negeri (zyrex, wearness, axioo dll), apalagi pembelian dalam partai besar, pasti di bawah Rp 10juta sudah dapat yang lebih dari cukup (as if they know the difference between celeron, centrino, dual core and core 2 duo).
Ketika saya masih kuliah, dosen-dosen saya selalu berkata, pakailah prinsip KISS - Keep It Simple, Stupid dalam setiap perancangan, seperti dalam 2 anekdot berikut ini.
Ketika salah satu perusahaan kosmetika ternama di Jepang mendapat komplain dari salah satu pelanggannya yang membeli kemasan yang ternyata tidak berisi produk, maka sang chief engineer perusahaan tersebut bekerja keras siang malam untuk mendesain online x-ray scanner yang dapat mendeteksi kemasan yang tidak terisi produk langsung pada packing line dengan biaya ratusan ribu yen. Sementara salah satu operator menemukan ide yang tepat guna dan jauh lebih sederhana dengan meletakkan sebuah kompresor udara di samping konveyor yang akan secara otomatis meniup jatuh kemasan yang tidak berisi produk.
Ketika NASA mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk mengembangkan zero gravity pen, Rusia memilih menggunakan pensil.
So, saya tidak mempermasalahkan pembatasan BBM itu sendiri, melainkan mekanismenya. Teknologi sejenis smart card seperti RFID atau proximity card akan lebih berdaya guna kalau diterapkan sebagai mekanisme pembayaran jalan tol, sehingga mempercepat antrian sehingga mengurangi kemacetan seperti yang sudah diterapkan di Singapura (ERP - Electronic Road Pricing) dan Malaysia (ETC - Electronic Toll Collection).
Dua faktor utama yang signifikan ialah jumlah pemakai dan jumlah stasiun transaksi yang harus disediakan masih dapat dikelola, diawasi dan dirawat secara mudah. Secara teori, tidak semua pengendara mobil di Indonesia rutin melewati jalan tol dibandingkan jumlah pengendara yang harus dibatasi penggunaan Premium-nya, dan jumlah pintu tol di Indonesia pun masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SPBU-nya.
Lalu bagaimana cara membatasi pemakaian BBM? (baca blog saya berikutnya....)
Saturday, March 8, 2008
Route 66 : PR untuk DepHub/DLLAJR (Bagian 2)
(lanjutan)
Mekanisme
Secara sederhana, saya mengusulkan mekanisme pendefinisian rute jalan raya di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut :
1. Pendataan klasifikasi jalan raya; jalan negara, jalan propinsi, jalan kotamadya, jalan desa
2. Pendataan dan klasifikasi rute: rute utama dan rute alternatif
3. Pemberian nomor: 1-99 untuk rute yang melewati jalan negara & antar propinsi, 100-999 untuk rute jalan antar kota dalam propinsi, dan 1000 – 9999 untuk rute antar kotamadya dalam propinsi
4. Pemberian marka-marka jalan sesuai rute
5. Memasukkan rute ke dalam peta2 jalan raya
Sistematika Penomoran
Untuk kemudahan, sebaiknya direktori rute jalan di Indonesia dibagi dalam beberapa kelompok sesuai pulau atau kepulauan besar, seperti Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian (tahap awal berkonsentrasi pada pulau Jawa, Bali dan Sumatra terlebih dahulu). Dengan demikian indeks rute 1-9999 akan berulang pada setiap pulau. Walaupun begitu, bisa diusahakan agar rute 1-99 disetiap pulau dapat berkesinambungan dengan pulau yang berhubungan, sehingga misalnya jika ditetapkan Rute 1 ialah rute dari Merak sampai Banyuwangi lewat Pantura, maka Rute 1 di Sumatra ialah dari Aceh sampai Bakahuni, dan Rute 1 di Bali ialah dari Gilimanuk sampai Kuta.
Meniru sistem penomoran di Amerika, rute dari arah Barat ke Timur (misalnya Rute Jakarta-Surabaya, Kudus-Tuban, Palembang-Lubuk Linggau) di beri nomor ganjil, sedangkan rute dari arah Utara ke Selatan (Jakarta-Bogor, Semarang- Jogja, Jambi-Palembang) diberi nomor genap, dengan pengecualian rute 1 Aceh-Lampung di Sumatra agar tetap berkesinambungan dengan Rute 1 Jawa – Bali.
Sebisa mungkin anak dari suatu rute mempunyai nomor awal yang sama dengan induk rutenya, misalnya anak dari rute 1 ialah rute 1x, 1xx, atai 1xxx sesuai dengan klasifikasi jalan, sebagai contoh, jika ruas Pantura adalah rute 1 maka anak rute Serang-Pandeglang diberi nomor 101, rute Cikampek-Cimahi 102, dst.
Dalam satu pulau, tidak boleh ada duplikasi nomor rute, oleh karena itu pemberian nomor rute di daerah harus berkoordinasi dengan pusat.
Pemberian Marka Jalan
Tanpa ada marka jalan, pemberian nomor rute tidak ada gunanya. Secara teori, investasi paling besar dalam pemberian nomor rute ialah pengadaan marka jalan, diperlukan marka yang bertuliskan nomor rute untuk setiap interval tertentu. Di Austalia, tanda nomor rute cukup di tempelkan pada tiang listrik atau tiang lampu penerangan jalan pada interval tertentu. Sayangnya di Indonesia, banyak ruas jalan yang tidak memiliki lampu penerangan atau dilewati tiang listrik. Agar mudah dikenali, sebaiknya marka nomor rute di buat dalam bentuk yang khas, seperti contohnya US Interstate Highway menggunakan bentuk lencana sherif, sehingga mudah dikenali.
(sumber gambar : www.mapsource.com)
Route 66 : PR untuk DepHub/DLLAJR (Bagian 1)
Pernah dengar tentang "Route 66"?Ini adalah salah satu rute historis jalan raya paling terkenal di US. Rute ini menghubungkan kota Los Angeles di West Coast dengan kota Chicago di East Coast melintasi 8 negara bagian sepanjang hampir 4000 km! (sama dengan 5x jarak Jakarta-Surabaya). Rute ini pertama kali di perkenalkan tahun 1926 dan menjadi sangat populer di masanya, terutama bagi mereka yang tinggal di middle state seperti Kansas, Texas, Oklahoma untuk hijrah ke California. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan berkembangnya Interstate Highway di Amerika, rute 66 ini menjadi kurang diminati dan sepi secara perlahan-lahan sampai akhirnya secara resmi ditutup di tahun 1985 (mungkin mirip dengan jalur Jakarta-Bandung lewat Padalarang yang menjadi sepi semenjak Tol Cipularang dibuka).
Bagaimana dengan negara lain? Memang tidak semua negara maju membuat definisi rute jalan raya dan memberikan nomor, namun beberapa negara di Asia terutama yang maju dalam industri pariwisata melakukan hal ini. Sebagai contoh, Thailand, Malaysia, China, Korea dan Australia (Singapura tidak melakukan ini mungkin karena wilayahnya yang sangat kecil) sudah menerapkan penomoran rute jalan raya antar kota, terutama rute-rute menuju lokasi pariwisata yang hanya dapat ditempuh lewat jalan raya.
Misalnya, rute scenic drive sepanjang Great Ocean Road di negara bagian Victoria, Australia diberi kode B100. Sedangkan dari Bangkok, Thailand untuk menuju Nakhon Ratchasima, kota tempat di selenggarakan SEA Games XXIV 2007 lalu kita harus menempuh rute 1 sampai Saraburi dilanjutkan dengan rute 2 sampai tujuan.Lalu apa hubungannya semuanya ini dengan DLLAJR?
Sederhana, jawabannya ialah kapan DLLAJR bisa membuat definisi rute jalan raya di Indonesia, terutama jalur antar kota antar propinsi yang bisa dikembangkan ke jalur daerah pariwisata lainnya. Penomoran rute bukanlah berarti mengganti nama jalan dengan nomor, melainkan hanya sebagai tambahan keterangan karena satu rute bisa melewati berbagai (nama) jalan di beberapa kota, apalagi memang di Indonesia tidak lazim memberi nama jalan dengan nomor.
Manfaat
Cukup banyak manfaat dari pendefinisian rute jalan raya, namun manfaat dasarnya ialah memudahkan orang yang mengunakan kendaraan untuk mencari rute terbaik dari satu kota ke kota lainnya tanpa bantuan GPS. Saat ini masih cukup sulit untuk memandu orang untuk menuju Pelabuhan Ratu dari Jakarta, atau menuju Gunung Bromo dari Surabaya, menuju Parapat dari Pekan Baru dst.
Bandingkan dengan petunjuk menuju Nakhon Ratchasima dari Bangkok, hanya dengan dua instruksi setiap orang dapat dengan mudah mencapainya, karena petunjuk rute selalu terpasang di sepanjang jalan dan di setiap persimpangan besar.
Manfaat berikutnya ialah peningkatan industri pariwisata daerah. Dengan dimudahkannya orang untuk menemukan daerah tujuan wisata, maka secara tidak langsung akan memerikan insentif orang untuk berpergian, baik wisatawan lokal maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana wisatawan (terutama orang asing) enggan untuk bertanya-tanya arah di jalan untuk mencapai suatu tujuan wisata.
Penetapan rute tersebut juga membantu perekonomian di sepanjang jalan yang dilaluinya, mulai dari rumah makan, penginapan, sampai toko souvernir. Dengan banyaknya pengunjung yang datang dan berbelanja, maka daerah wisata tersebut akan bertambah maju, sehingga Pemda akan memiliki tambahan pendapatan untuk memperbaiki jalan, memperbaiki lokasi wisata, mempromosikan daerah wisatanya.
Jika dibandingkan dengan Thailand, industri pariwisata di Indonesia masih tertinggal walaupun sebenarnya Indonesia memiliki lebih banyak potensi wisata yang tak kalah bagusnya. Namun pemerintah Indonesia kurang pandai menjual dan tidak memberikan kemudahan yang berorientasi kepada wisatawan. Seolah-olah semua sudah orang tahu bagaimana menuju lokasi tersebut atau bersikap "kalau tidak tahu ya tanya!", atau memang tidak perduli apakah orang lain (selain penduduk setempat) tahu atau tidak.